Dalam Rapat Paripurna pembahasan tentang "Penyampaian Rekomendasi DPRD Kota Blitar Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Blitar tahun 2023 yang diadakan di Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Blitar pada Jumat, 08 Maret 2024 tersebut menyampaikan sejumlah rekomendasi dan catatan terhadap LKPJ Walikota, yang disampaikan oleh Dedik Hendarwanto, S.T., sebagai Pansus dalam rapat tersebut.
Termasuk di dalam pembahasan tersebut, salah satunya disampaikan untuk menjaga keberlangsungan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara sustainable atau berkelanjutan dengan kebijakan pembangunan diarahkan sesuai dengan Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan, yang meliputi :
1. Pendapatan Masyarakat,
2. Kesempatan Kerja,
3. Lapangan Berusaha.
Untuk mengatur rancangan arah kebijakan OPD pada perencanaan dan anggaran tahun perubahan RKPD 2024 dan RKPD tahun 2025, berdasarkan dari hasil evaluasi yang meliputi 10 indikator sasaran yang masih belum tercapai targetnya. 10 indikator yang belum tercapai pada tahun 2023, diantaranya :
1. Indeks Ketahanan Pangan,
2. Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran,
3. Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB,
4. Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif,
5. PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,
6. Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan,
7. Indeks Kualitas Udara,
8. Indeks Kualitas Lahan,
9. Indeks Ketahanan Daerah terhadap Bencana (IKD),
10. Indeks Profesionalitas ASN.
"Untuk setiap OPD diharapkan memiliki inovasi atau sebuah terobosan terbaru atas dasar kebijakan supaya dapat memaksimalkan penyerapan dari anggaran secara maksimal", terang Dedik. (Adito)
Pewarta ; Biro Blitar
Editor : Gandul Asmoro
